Prinsip Syariah Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

2. Contoh Mekanisme Akad Musyarakah

3. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Al-Quran

“… maka mereka berserikat pada sepertiga….” (Q.S. An-Nisa:12)

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”       (Q.S. Sad: 24).

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini’’(QS. Shaad (38):24).

Al-Hadist

عن ابي هريرة رفعه قل ان الله يقول انا ثا لث الشريكين ما لم يخنن احد هما صا حبه فاذا خانه خرجت من بينهما. ( رواهه ابو داود والحا كم عن ابي هريرة )

Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang menghianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud).Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkan nya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadist Qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim.

Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya.

4. Fitur dan Mekanisme Akad Musyarakah

Pembiayaan  Musyarakah adalah penyediaan dana koperasi untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dan anggota yang mewajibkan anggota untuk melakukan settlement atas investasi dimaksud sesuai dengan akad musyarakah.

Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi sebagai mitra usaha ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Koperasi berdasarkan kesepakatan dengan anggota dapat menunjuk anggota untuk mengelola usaha.

Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh para mitra. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan anggota.

Bagi hasil musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Metode bagi laba (profit sharing) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (revenue sharing) dihitung dari total pendapatan yang diterima. Biaya operasional dibekoperasan pada modal bersama sesuai kesepakatan. 

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu infestasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besar nya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.

pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha anggota.

pengembalian pokok pembiayaan dapat disepakati secara fleksibel, dilakukan pada akhir priode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha.

pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak diperlakukan jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, koperasi dapat meminta jaminan atau agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. jaminan ini dapat di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelangaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

5. Tujuan atau manfaat 

Bagi Koperasi : Secara umum pembiayaan musyarakah meberi manfaat bagi koperasi  dengan kesempatan mendapatkan profit, yaitu bagi hasil dari pembiyaan yang dalam hal terjadi peningkatan pendapatan usaha, koperasi akan tidak terbatasi dengan pendapatan yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan usahan yang dikelola anggota. Disamping itu, koperasi akan mendapatkan free based income (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris).

Kebutuhan anggota untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari koperasi.

Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.

6. Ketentuan Hukum Akad Musyarakah

Dalam akad musyarakah berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Pelaku dan modal 

  Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (Ps.2b)

b. Nisbah  

 Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (Ps.3c.3)

c. Keuntungan 

  Harus diperhitungkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja. (Ps2:4a)

d. Kerugian 

  Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal. (Ps3d)

e. Jaminan 

 Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun menghindarinya terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan. (Ps3:a3)

f. Manajement 

  Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset musyarakah dalam proses bisnis normal. (Ps.2c)

Sumber: Dr.Oni Sahroni,Lc.M.A, Maykoperas Syariah, Dari SEBI ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH CENTER 

Bagikan Ke: