Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha Mulia adalah lembaga jasa keuangan syariah yang berada dipurwakarta yang sudah terdaftar di KEMENKOP RI dan diawasi oleh DSN MUI. Kep MENKOP UKM: No.007350/BH/M.KUKM.2/II/2018Klik Informasi Terkini

Informasi KJKS Shakira Artha Mulia

Tiga Parameter Penentu Ekonomi Syariah

Didalam buku "Bedah Fikih Muamalah Syariah & Pengelolaan Keuangan Syariah", DR. H. Oni Syahroni, MA. (Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Beliau menulis ada Tiga Parameter yang digunakan untuk menentukan satu kebijakan atau produk ekonomi syariah, sesuai atau comply dengan syariah.

Tiga Parameter tersebut adalah:
  1. Terbebas dari transaksi yang dilarang
  2. Sesuai dengan akad atau transaksi syariah
  3. Menjaga adab-adab islam
A. Terbebas dari transaksi yang dilarang

Transaksi yang dilarang meliputi sepuluh perkara dan 10 transaksi tersebut diharamkan menurut Al-Qur'an dan hadits karena:
  • Merugikan pelaku pasar
  • Menzalimi pelaku pasar, dan
  • Berefek negatif terhadap pasar secara umum.
Seperti halnya transaksi riba. Riba adalah manfaat yang diterima kreditor atas jasa yang diberikan debitur. Kreditor mendapat benefit tanpa ada resiko sedikit pun sehingga seorang debitur dalam kondisi apa pun harus membayar jasa pinjamannya.

Kesepuluh transaksi yang dilarang tersebut diantaranya ialah:
  1. Terhindar dari riba,
  2. Terhindar dari gharar,
  3. Terhindar dari maisir,
  4. Terhindar dari risywah,
  5. Terhindar dari two in one (dua akad dalam 1 transaksi)
  6. Terhindar dari dana non halal
  7. Terhindar dari ihtikar (monopoli)
  8. Terhindar dari bai'un najasy
  9. Terhindar dari bai' ad dai bil dain, dan
  10. Terhindar dari bai' al-inah
Selain itu, transaksi ini telah memperlakukan uang sebagai komoditas, tidak lagi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang dan jasa dan Allah SWT, telah mengharamkannya sebagaimana dengan firman-Nya didalam Al-Qur'an

"وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟..."

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman" (QS. Al-Baqarah: 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan...." (QS. Ali Imran: 130)

B. Sesuai dengan akad atau transaksi syariah

Parameter yang kedua ini digunakan untukm memperjelas hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam akad atau produk, khususnya perbankan syariah. Salah satu contoh, misalnya jika produk melibatkan pihak transaksi ijarah maka berlaku seluruh ketentuan sewa manfaat atau jual jasa. Benefit yang didapatkan penjual jasa adalah upah yang harus ditentukan diawal transaksi.

Berbeda dengan transaksi bagi hasil, yang berlaku ketentuan sama-sama untung, sama-sama rugi. Salah satu konsekuensinya adalah keuntungan berbentuk persentase agar sama-sama untung dan sama-sama rugi dan ini tetap berlaku dalam investasi. Sebagaimana hadits Rasulullah saw,: "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian"

C. Menjaga adab-adab islam

Parameter yang ketiga adalah menjaga adab-adab islam. Diantara adab-adab islam ini ialah:

a. Ikhlas (setiap pelaku hendaknya berniat karena Allah SWT)

b. Profesional (sesuai dengan hadits Rasullah saw, Innallaha yuhibbu idza amila
ahadukum amalan ayyutkinahu. Allah suka jika di antara kita mampu melakukan yg terbaik)

c. Amanah (sesuai dengan firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu")

d. Berlaku adil dan tidak zalim (seperti halnya memenuhi hak karyawan dan memenuhi hak mitra kerja)

Kesimpulan diantara parameter kesesuaian syariah diatas adalah sebagai berikut:

1.Halal dan bebas dari transaksi yang dilarang

Setiap kebijakan produk, termasuk visi dan misi harus dipastikan tidak bertentangan dengan aspek dan prinsip syariah.

2. Mempertimbangkan skala prioritas

Setiap kebijakan, visi dan misi harus memilih opsi yang paling prioritas seperti halnya sektor riil. Sesuai dengan hadits tentang skala prioritas.

3. Profesional

Setiap SDM dilembaga keuangan syariah harus menghasilkan kinerja dan produktivitas sesuai dengan hadits:
"Sesungguhnya, Allah SWT menyukai bila kalian melakukan sesuatu pekerjaan dengan rapi" (HR. Baihaqi)

"Sesungguhnya, Allah mencintai setiap pekerjaan yang dilakukan secara profesional"

4. Income yang tinggi

Sesuai dengan karakteristik bisnis syariah ialah al-istirbah (memperoleh pendapatan yang tinggi)

5. Menjaga citra lembaga keuangan syariah yang baik

Karena citra dan sum'ah lembaga keuangan syariah adalah bagian dari muwaqadis syariah. Islam melarang melakukan tindakan yang merusak citra lembaga keuangan syariah.

6. Adil atau memenuhi hak karyawan

Tidak boleh ada kebijakan yang menzalimi karyawan sebagaimana hadits dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
"Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (HR. 'Abd ar-Razzaq)

7. Menjaga kepercayaan mitra dan masyarakat

Tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. seperti halnya tindakan-tindakan yang dilarang dalam islam.

8. Dibangun atas dasar kesepakatan

Diupayakan setiap kebijakan dan transaksi dibangun atas dasar ridha sama ridha sebagaimana hadits, yang artinya:
"...dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi)

9. Komitmen dengan kesepakatan

Sebagimana firman Allah SWT,
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." (QS. al-Ma'idah : 1)

10. Berbagi dan Sosial

Setiap manajemen harus memastikan bahwa aktivitasnya merupakan aktivitas sosial, diantaranya ialaj infak, sedekah, zakat maal dan wakaf.


Sumber artikel: (Bedah Fikih Muamalah & Pengelolaan Keuangan Syariah) DR. H. Oni Syahroni, MA. (Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)
Bagikan Ke:

Alamat kami

Info Terkini

KJKS Shakira Artha Mulia : Menkop Integrasikan Omnibus Law Dengan Koperasi dan UKM Terkait Penciptaan Lapangan Kerja

Instagram

View this post on Instagram

Kembali pagi

A post shared by Shakira Artha Mulia (@kjksshakira) on