Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha Mulia adalah lembaga jasa keuangan syariah yang berada dipurwakarta yang sudah terdaftar di KEMENKOP RI dan diawasi oleh DSN MUI. Kep MENKOP UKM: No.007350/BH/M.KUKM.2/II/2018Klik Informasi Terkini

Informasi KJKS Shakira Artha Mulia

Prinsip Syariah al-Murabahah




Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak.

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad Ibn Ahmad Muhammad Ibn Rusyd, Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam, 1988), vol.II, hlm. 216)
Dalam bai' al-murabahah,  penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000.000,00, dan ia menjual kepada sipembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, se pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. 

Bai' al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan  pembelian. Dalam kitab al-Umm,  Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah aamir bisy-syira. 

Landasan Syariah 

Al-Qur'an

". . . Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . . ." (al-Baqarah: 275)


Al-Hadits 

Dari suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)


Syarat Bai' al-Murabahah 
  1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
  2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
  3. Kontrak harus bebas dari riba. 
  4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 
  5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

a. Melakukan pembelian seperti apa adanya,
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, 
c. Membatalkan kontrak 

Jual beli secara al-murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.  Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek, 2001

POKOK - POKOK ATURAN MURABAHAH
FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000

     1.       PELAKU
BANK membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (Ps. 1:4)
BANK kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. (Ps. 1:6)
     2.       OBJEK
Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah islam. (Ps. 1:2)
     3.       HARGA
HARGA BELI
Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. (Ps. 1:6)
HARGA JUAL
BANK kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. (Ps. 1:6)

Fatwa DSN No. 16/IX/2000:
Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. (Ps. 1:1)
     4.       AKAD
Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Ps. 1:9)

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. (Ps 2: 2,3)   
     5.       UANG MUKA
Dalam jualbeli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps. 2:4)
     6.       JAMINAN
Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya (Ps. 3:1)
     7.       DISCOUNT
Jika dalam jualbeli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu diskon adalah hak nasabah
Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Ps 1:3-4, Fatwa No. 16/2000)
     8.       PELUNASAN DINI
Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
Besar menupotongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps. 1:1-2, Fatwa No.23/2002)
     9.       BENDA/SANKSI
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
Sanksi didasarkan prinsip ta’zir bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya
Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial (Ps.1:3-6,Fatwa No. 17/2000)
     10.   TA’WIDH 
(Fatwa No.43/2004)
     ·         Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan                
           menimbulkan kerugian
     ·         Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 
           rangka penagihan hak yang seharusnya diterima
     ·         Real Lost not Opporunity Lost
     ·         Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad

Sumber: Dr.Oni Sahroni,Lc.M.A, Maybank Syariah, Dari SEBI ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH CENTER
Bagikan Ke:

Alamat kami

Info Terkini

Mudahkan Anggota. Ini Inovasi Dari KJKS Shakira Artha Mulia

Instagram

View this post on Instagram

Kembali pagi

A post shared by Shakira Artha Mulia (@kjksshakira) on